Sumber Hukum Administrasi Negara Serta Faktor

By | December 31, 2018

Sumber Hukum Administrasi Negara Serta Faktor

 

Sumber Hukum Administrasi Negara Serta Faktor

 

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat diketemukannya aturan hukum. Sumber hukum itu bisa dilihat dari bentuknya.
Dengan demikian ada dua macam sumber hukum. Sumber hukum HAN terdiri dari :

  1. Sumber hukum materiil adalah sumber hukum dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi isi dari suatu hukum.
  2. Sumber hukum formil adalah sumber hukum dapat dilihat dari bentuk dan pembentukan suatu hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kata sumber sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu sebagai berikut ;

  1. Sebagai asas hukum, sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya
  2. Menunjukan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum perancis, hukum Romawi, dan lain-lain.
  3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (Penguasa, masyarakat).
  4. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya.
  5. Sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum.

Sumber hukum materiil dari HAN

Sumber hukum materiil dari HAN meliputi faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan HAN. Faktor yang mempengaruhi isi HAN yaitu meliputi faktor :
Historis, filosofis, sosiologis, antropologis, ekonomis, agama dll.

Faktor-faktor tersebut berpengaruh bagi pemerintah dalam melakukan tindakan pemerintahan, baik dalam tindakan pembuatan peraturan-peraturan perundangan maupun pembuatan keputusan.

1. Faktor historis / sejarah

Dalam studi perkembangan HAN ada dua bentuk sejarah sebagai sumber hukum, yaitu :

a. UU dan sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau di suatu tempat. Karena terdapat unsur yang dianggap baik maka oleh pemerintah dapat dijadikan materi pembuatan peraturan perundang-undangan dan diberlakukan sebagai bahan untuk hukum positif. Contoh : hukum romawi –> hukum prancis –> hukum belanda –> hukum hindia belanda –> hukum indonesia.
b. Dokumen-dokumen yaitu dokumen-dokumen dari suatu masa hingga diperoleh gambaran tentang hukum yang berlaku di masa itu yang mungkin dapat diterima untuk dijadikan bahan hukum positif untuk saat sekarang. Contoh : prasasti majapahit tentag sumpah palapa gajahmada berbunyi “bhinneka tunggal ika”.

2. Faktor sosiologis dan antropologis

Dari sudut sosiologis dan antropologis sumber hukum materiil adalah seluruh masyarakat, ini menyoroti lembaga-lembaga dalam masyarakat sehingga dapat diketahui apakah yang dirasakan sebagai hukum oleh lebaga-lembaga sosial saat ini.

3. Faktor filosofis

a. Ukuran untuk menentukan bahwa sesuatu itu bersifat adil, karena hukum dimaksudkan antara lain untuk menciptakan keadilan, maka hal-hal yang secara filosofis dianggap adil dijadikan sebagai sumber hukum materiil bagi HAN.
b. Faktor-faktor yang mendorong seseorang mau tunduk pada hukum. Hukum itu diciptakan agar ditaati, oleh sebab itu semua faktor yang dapat mendorong seseorang taat pada hukum harus diperhatikan dalam pembuatan aturan HAN.

4. Faktor ekonomis

a. Faktor ekonomi terdapat dalam kehidupan masyarakat yang tersusun dalam struktur ekonomi masyarakat akan mempengaruhi aturan-aturan hukum.
Contoh : aturan tentang BBM subsidi hanya untuk sepeda motor dan kendaraan umum.
b. Faktor ekonomi itu merupakan dasar yang riil yang sangat berpengaruh sehingga dapat dijadikan sebagai sumber hukum materiil bagi HAN.

5. Faktor agama

Sumber hukum dari faktor agama adalah kitab suci dan perjalanan hidup nabi serta para sahabat dan pendapat pemimpin agama yang dianutnya.

Sumber hukum formil dari HAN

Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya sebagai prasyaratan berlakunya hukum.

Adapun sumber hukum formil dari hukum administrasi negara adalah :
1. UU (dan peraturan pelaksanaannya).
2. Praktek administrasi negara (konvensi).
3. Yurisprudensi.
4. Doktrin (pendapat para ahli hukum).

UU (Undang – Undang)

Dalam hal yang dimaksud dengan UU sebagai sumber hukum formil mecakup semua produk hukum dalam segala bentuk dan cara pembuatannya yang mengikat semua penduduk secara langsung.

Dalam pasal 7 UU no. 10 tahun 2004 tentang pembentukan pemerintahan peraturan perundang-undangan, jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

a. UUD 1945
b. UU/PERPU
c. PP
d. Peraturan Presiden, Peraturan Menteri
e. Perda (propinsi/kota/kabupaten)

Perbedaan UU dan PERPU

1) UU ditetapkan pada suasana biasa, PERPU ditetapkan pada suasana genting.
2) UU dibuat oleh DPR, PERPU dibuat oleh pemerintah (presiden dan kabinetnya).
3) UU masa berlakunya selamanya sampai ada penggantinya, PERPU masa berlakunya 1 tahun.

2. Konvensi

Konvensi sebagai sumber hukum adalah berupa praktek pejabat pemerintahan. Konvensi tidak tertulis, tetapi penting, mengingat HAN selalu bergerak dan berkembang dan dituntut perubahannya oleh situasi pada saat itu. (contoh : asas-asas umum pemerintahan yang baik)
Tuntutan situasi yang sering terjadi secara mendadak dan cepat serta dulit diimbangi dengan lahirnya hukum tertulis maka konvensi itu dipakai sebagai sumber hukum.

3. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah putusan hakim administrasi negara (PTUN) yang telah lalu yang memutuskan perkara administrasi negara dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Yurisprudensi lahir berkaitan dengan prinsip hukum bahwa hakim tidak boleh menolak untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya.

Kewenangan bagi hakim untuk mencari sendiri aturan hukum untuk memutus, yang disebabkan belum adanya aturan hukum yang berkaitan dengan pokok sengketa, sehingga hakim menggali hukum berdasarkan keyakinannya sendiri sesuai dengan nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat.

4. Doktrin

Doktrin merupakan pendapat para ahli hukum. Pendapat ahli hukum dapat melahirkan teori-teori dalam lapangan hukum administrasi yang kemudian dapat dijadikan dasar timbulnya kaidah-kaidah hukum dalam HAN.

Doktrin baru dapat menjadi sumber hukum formil bila doktrin diterima oleh masyarakat tanpa melalui proses perundangan biasanya melalui yurisprudensi.

Sebaliknya, doktrin tidak lagi menjadi sumber hukum formil, bila doktrin yang dimaksud pada suatu saat tidak dianggap lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat maka doktrin tidak berlaku lagi sebagai sumber hukum formil tanpa dilakukan pencabutannya secara resmi.

 

Sumber: https://pengajar.co.id/