PERKEMBANGAN SISTEM POLITIK INDONESIA

By | January 1, 2019

PERKEMBANGAN SISTEM POLITIK INDONESIA

PERKEMBANGAN SISTEM POLITIK INDONESIA

PERKEMBANGAN SISTEM POLITIK INDONESIA

1. System politik Indonesia periode demokrasi liberal

Masa demokrasi liberal (perlementer) merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia. Karena hamper semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Adapun karakteristik utama dalam periode ini adalah:
1. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam prroses politik yang berjalan.
2. Akuntabilitas pmegang jabatan dan politisi pada umumnya sanga5t tinggi. Hal ini disebabkan adanya control social dari parlemen dan media massa sebagai salah satu kekuatan politik. Contoh konkrit dari tingginya akuntabilitas pemegang jabatan dan jatuh bangunnya cabinet dalam periode ini.
3. Berlakunya system multi partai, dengan kata lain kehidupan kepartaian memiliki peluang besar untyuk berkembang. Partai politik bebas dari campur tangan pemerintah.
4. Kompetisi antara partai politik berjalan dengan sangat intensif. Hal ini dapat tergambar pada pelaksanaan pemilu tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Pemilu berjalan dengan kompetitif sebagaimana halnya dengan suatu pemerintahan yang demokratik.
5. Hak-hak dasar masyarakat sebagai warga negara mendapat penghormatan.
6. Pada masa ini daerah-daerah (propinsi) memperoleh otonom yang seluas-luasnya dengan azas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Gagalnya demokrasi parlementer (liberal)

Menurut Herbert faith kegagalan system politik era demokrasi liberal (parlementer) adalah karena adanya dua gaya kepemimpinan yang sangat berbeda diantara kalangan para elit Indonesia di masa pasca kemerdekaan yaitu di satu pihak apa yang disebut faith sebagai solidarity makers dan kategori administrator atau problem solver. , mereka mempunyai misi, gaya kecakapan, dan basis kepemimpinan yang berbeda di dalam mencoba membawa Indonesia merdeka sebagai sebuah Negara modern. Akibat yang ditimbulkan, adalah terjadinya konflik yang berkepanjangan diantara kedua jenis kelompok elit sehingga proses demokrasi gagal terjadi.
Sedangkan menurut adnan buyung nasution (1993), bahwa kegagalan demokrai parlementer itudisebabkan adanya kepentingan antara presiden soekarno dengan kalangan angkatan darat yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan. Affan gaffer mengidentifikasi kegagalan demokrasi liberal disebabkan karena dominasi politik aliran, basis social ekonomi yang masih lemahdan daya tarik menarik (konflik) yang terjadi antara soekarno dan angkatan darat.

2. System politik priode demokrasi terpimpin (presidensial)

Demokrasi terpimpin diawali sejak dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli1959 oleh presiden soekarno. Dekrit tersebut memberikan peluang yang sangat besarbagi soekarno untuk mewujudkan gagasan politiknya dan membuka kesempatan yang sangat besar bagi dirinya untuk memainkan peranan politik. Demokrasi terpimpin memungkinkan soekarno untuk menjadi salah satu agenda setter politik Indonesia, yang akhirnya membuat dia menjadi pemimpin yang sangat berkuasa, menjadi seorang dictator.
Politik pada demokrasi terpimpin diwarnai oleh tarik ulur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu, yaitu presiden soekarno, partai komunis Indonesia dan angkatan darat. Soekarno memiliki sejumlah agendapoliti, dan untuk mewujudkannya memerlukan aliansi dari salah satu partai politik yang besar. Semacam PKI dan di lain pihak terjadi kekhawatiran ke semakin kuatnyaperanan angkatan darat dalam bidang politik yang secara territorial praktis mempunyai baksis yang sangat kuat. Sementara itu partai komunis Indonesia mempunyai kepentingan untuk memperluas basis politiknya.
Karakteristik utama dari perpolitikan pada era demokrasi terpempin adalah
1. Mengaburnya system kepartaian. Partai politik saat itu merupakan elemen penopang dari tarik tam,bang antara presiden Soekarno, angkatan darat dan partai komunis.
2. Dengan dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959 yang membubarkan konstituante dan membentuk DPR-GR menjadikan peranan legislatif menjadi. Lemah. Hal ini dikarenakan proses rekruitmen politik untuk lembaga tersebut ditentukan oleh presiden sehingga dpr-gr hanya menjadi instrument politik dari presiden soekarno . Dengan kata lain terjadi dominasi eksekutif terhadap legislative.
3. Basic human rights menjadi sangat lemah. Dengan kata lain masyarakat dibatasi partisipasinya di dalam bidang politik, terlebih bagi mereka yang mempunyai misi / visi yang berseberangan dengan Soekarno.
4. Pada masa ini merupakan puncak dari semangat anti kebebasan pers. Sejumlah surat kabar dibungkam.
5. Sentralisasi kekuasaan semakin dominant dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah. Daerah-daerah memiliki otonomi yang sangat terbatas.

3. System Politik Periode Orde Baru (Demokrasi Pancasila)

Pemberontakan G-30-S/PKI merupakan titik kulminasi dari pertarungan atas tarik menarik antara soekarno. Angkatan darat dan partai komunisindonesia. Gerakan tersebut berimplikasi terhadap
Karakteristik utama dari perpolitikan pada era orde baru adalah
1. Kekuasaan kepresidenan merupakan pusat dari seluruh proses politik yang berjalan di Indonesia. Lembaga tersebut pembentuk dan penentu agenda social ekonomi dan politik nasional.kekuasaan kepresidenan mempunyai wewenang dalam mengontrol rekruitmen politik dan sumber keuangan yang tidak terbatas.
2. Rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hamper tidak pernah terjadi kecualiyang terdapat pada jajaran yang lebih rendah
3. Rekruitmen politik bersifat tertutup.

Sumber: https://www.dosenpendidikan.com/