Stabilisasi Politik dan Keamanan sebagai Dasar Pembangunan Masa Orde Baru

By | July 22, 2019

Stabilisasi Politik dan Keamanan sebagai Dasar Pembangunan Masa Orde Baru

Orde Baru mencanangkan beraneka rancangan dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melakukan pembangunan nasional tersebut adalah bersama membentuk Kabinet Pembangunan I terhadap 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan I dikenal bersama sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan, yang berisi:
Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat perlu berhasilnya pelaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan Pemilihan Umum (Pemilu);
Menyusun dan merencanakan Repelita;
Melaksanakan Pemilu selambat-lambatnya terhadap Juli 1971;
Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat bersama menyingkirkan habis sisa-sisa G 30/S/PKI dan tiap tiap bentuk rongrongan penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945;
Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di tempat berasal dari unsur-unsur komunisme.

Dalam rangka menciptakan suasana politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat melalui TAP MPRS No.IX/MPRS/1966, yaitu melakukan penentuan lazim (pemilu), pemerintah Orde Baru melakukan‘pelemahan’ atau mengeliminasi kekuatan-kekuatan yang secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah. Pelemahan itu dilakukan pada lain terhadap pendukung Soekarno, grup Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan grup Islam Fundamentalis (yang sering disebut kaum ekstrimis kanan).

Selain itu, pemerintahan Soeharto juga menciptakan kemampuan politik sipil baru yang didalam pandangannya lebih gampang dikendalikan. Organisasi itu adalah Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang lantas lebih dikenal bersama nama Golkar.Berdasarkan Tap MPRS No IX/MPRS/1966, pemerintah dikehendaki langsung melakukan pemilu terhadap tahun 1968. Namun dikarenakan beraneka pertimbangan politik dan keamanan, pemilu baru dapat diselenggarakan terhadap 1971. Lembaga Pemilu sebagai pelaksana pemilu dibentuk dan di tempatkan di bawah koordinasi Departemen Dalam Negeri, sedangkan peserta pemilu ditetapkan melalui Keputusan Presiden No.23 tanggal 23 Mei 1970.
Berdasarkan surat ketentuan itu, jumlah partai politik (parpol) yang diijinkan ikut serta didalam pemilu adalah 9 parpol, yaitu: NU, Parmusi, PSII, Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), Partai Kristen Indonesia, Partai Khatolik, Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) disempurnakan bersama Golkar. Adapun perolehan suara hasil pemilu 1971 adalah sebagai berikut: Golkar(236 kursi, 62,82%), NU (58 kursi,18,68%), Parmusi (24 kursi (5,56%), PNI (20 kursi,6,93%), PSII (10 kursi,2,39%), dan Parkindo (10 kursi, 2,39%). (Anhar Gonggong ed, 2005: 150)
Pada akhir tahun 1971, pemerintah Orde Baru melemparkan gagasan penyederhanaan partai politik bersama alasan–alasan tertentu, seperti persoalan terhadap masa “demokrasi parlementer”. Pada masa itu, banyaknya partai dianggap tidak memudahkan pembangunan, justru sebaliknya tingkatkan permasalahan. Penyebabnya bukan saja dikarenakan persaingan antarparpol, melainkan juga persaingan di didalam tubuh parpol pada para pemimpinnya tidak jarang membuat timbulnya krisis, apalagi perpecahan yang dinilai dapat mengganggu stabilitas polkam. Atas dasar itu, pemerintah berpendapat kudu terdapatnya penyederhanaan partai sebagai bagian berasal dari pelaksanaan demokrasi Pancasila. Pada mulanya banyak parpol yang menampik gagasan itu, yang sedikit banyak dinilai telah menutup aspirasi kebebasan berkumpul dan berserikat yang dijamin oleh UUD 1945.
Namun terdapatnya tekanan pemerintah membuat mereka tidak membawa pilihan lain.Realisasi penyederhanaan partai tersebut dilakukan melalui Sidang Umum MPR tahun 1973. Sembilan partai yang tersedia berfusi ke didalam dua partai baru, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Empat Partai Islam, yaitu Nahdatul Ulama/NU, Parmusi, Partai Sarekat Islam Indonesia/PSII, dan Perti bergabung didalam PPP. Sementara itu lima partai non Islam, yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Khatolik, Partai Murba, dan IPKI bergabung didalam PDI. Selain kedua grup tersebut tersedia pula grup Golkar yang pada awalnya bernama Sekber Golkar. Pengelompokkan tersebut secara formal berlaku pula di lingkungan DPR dan MPR. (Gonggong dan Asy’arie, ed, 2005).
Pemerintah Orde Baru menghimpun energi semua komponen bangsa kedalam agenda bersama yang diformulasikan didalam bentuk Trilogi Pembangunan. Suatu rancangan kemandirian bangsa yang di tempatkan terhadap pilar stabilitas, pembangunan di segala bidang dan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya kepada semua rakyat.
Trilogi Pembangunan
1. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada
terciptanya keadilan sosial bagi semua rakyat.
Semua penghalang pembangunan, juga segala perihal yang dapat membuat timbulnya instabilitas bangsa kudu disingkirkan. Itulah lebih kurang arti pesan yang terangkum didalam Trilogi Pembangunan, yaitu terwujudnya stabilitas politik dan keamanan, pembangunan di segala segi kehidupan dan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya.Trilogi Pembangunan itu tidak lain merupakan suatu rancangan bangsa Indonesia yang digelorakan Presiden Soeharto untuk mewujudkan obyek negara sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara yang dambakan diwujudkan adalah sebuah pemerintahan yang dapat melindungi segenap bangsa, dapat memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan dapat ikut serta melakukan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara itu kudu dicapai bersama berdasarkan Pancasila.
Stabilitas nasional sendiri meliputi stabilitas keamanan, ekonomi dan politik. Stabilitas Nasional bukan cuma merupakan prasyarat terselenggaranya pembangunan, bakal namun merupakan amanat sila kedua Pancasila untuk terwujudnya “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain dan resultan berasal dari kebebasan masing-masing individu itu berbentuk pranata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berkeadaban. Oleh dikarenakan itu, merupakan kebenaran universal di manapun kalau bentuk-bentuk tindakan yang tidak beradab, didalam segi apa-pun tidak dapat ditoleransi.Dari semua usaha-usaha yang dilakukan oleh Presiden Soeharto terhadap masa awal pemerintahannya, semuanya bertujuan untuk menggerakkan jalannya aktivitas pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat berjalan bersama baik kalau tersedia stabilitas politik dan keamanan.

Sumber : https://www.kumpulansurat.co.id/

Baca Juga :