Stabilisasi Politik dan Rehabilitasi Ekonomi

By | July 22, 2019

Stabilisasi Politik dan Rehabilitasi Ekonomi

Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali bersama ketetapan Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967 yang menentukan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Kedudukannya itu semakin kuat setelah terhadap 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Pengukuhan tersebut bisa dijadikan indikator dimulainya kekuasaan Orde Baru.

Setelah mendapatkan kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru jadi menjalankan kebijakan-kebijakan politik dan Ekonomi yang telah ditetapkan oleh Sidang MPRS tahun-tahun sebelumnya, layaknya Stabilitas Politik Keamanan (Tap MPRS No.IX/1966), Stabilitas ekonomi (Tap MPRS No.XXIII/19 66), dan Pemilihan Umum (Tap MPRS No.XI/1966)Pemerintahan Orde Baru memandang bahwa sepanjang Orde Lama telah berlangsung penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila.

Diantara penyimpangan tersebut adalah pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dan pelaksanaan politik luar negeri yang condong memihak blok komunis (Blok Timur). Sesuai bersama ketetapan yang telah digariskan oleh MPRS, maka pemerintahan Orde Baru langsung mengusahakan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara konsekuen bersama jalankan rehabilitasi dan stabilisasi politik dan keamanan (polkam). Tujuan berasal dari rehabilitasi dan stabilisasi tersebut adalah sehingga dikerjakan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dalam jalankan rehabilitasi dan stabilisasi polkam, pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto manfaatkan suatu pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan keamanan (security approach), terhitung di dalamnya de-Soekarnoisasi dan depolitisasi kekuatan-kekuatan organisasi sosial politik (orsospol) yang dinilai akan merongrong kewibawaan pemerintah. Seiring bersama itu, dibentuk lembaga-lembaga stabilisasi seperti; Kopkamtib (pada 1 November 1965), Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional (11 Agustus 1966), dan Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (1 Agustus 1970).

Mengenai kebijakan politik luar negeri yang dipandang menyimpang, pemerintah Orde Baru mengusahakan mengembalikan Indonesia berasal dari politik Nefos-Oldefos dan “Poros Jakarta -Pnom Penh – Hanoi-Peking – Pyongyang” ke politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Tujuan berasal dari politik luar negeri pun diarahkan untuk bisa dilakukannya pembangunan kesejahteraan rakyat.

Hal itu tampak berasal dari pernyataan Jenderal Soeharto sebagai pemegang mandat Supersemar tanggal 4 April 1966, beliau menyatakan bahwa Indonesia akan menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, yang mengabdi kepada kepentingan bangsa dan dimaksudkan untuk raih kesejahteraan rakyat. Dalam usaha raih tujuan tersebut, maka politik luar negeri Indonesia akan dimaksudkan terhadap perluasan kerjasama ekonomi dan keuangan antara Indonesia bersama dunia luar, baik Timur maupun Barat, sepanjang kerjasama itu untungkan bagi kepentingan Indonesia.Sebagai bentuk nyata berasal dari kemauan itu, Indonesia memulihkan ulang interaksi baik bersama Malaysia terhitung Singapura yang sempat terganggu akibat kebijakan konfrontasi Indonesia 1963-1966. Di samping itu, sejak 28 September 1966, Indonesia ulang aktif di forum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Pada jaman Orde Lama, Indonesia terhadap 1 Januari 1965, keluar berasal dari lembaga tersebut. Langkah berikutnya, Indonesia bersama Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina membentuk organisasi kerjasama regional ASEAN (Association of South East Asian Nation) di Bangkok 8 Agustus 1967. Tujuan pembentukan ASEAN ini adalah untuk tingkatkan kerjasama regional terutama di bidang ekonomi dan budaya.

Baca Juga :