Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Pelaksanaan serta Landasannya

By | August 16, 2019

Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Pelaksanaan serta Landasannya

Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Pelaksanaan serta Landasannya
Politik luar negeri adalah suatu strategi, pola perilaku & kebijakan suatu negara berhubungan bersama dengan negara lain ataupun dunia internasional yang berpijak pada kepentingan nasional. Dengan politik luar negeri yang dianutnya suatu bangsa pilih sikap bangsa pilih sikap didalam berhubungan bersama dengan negara lain. Sejak Indonesia merdeka politik luar negeri yang dianutnya suatu bangsa pilih sikap didalam berhubungan bersama dengan negara lain. Sejak Indonesia merdeka politik luar negeri yang dianut oleh negara kami adalah politik luar negeri yang bebas & aktif. Hal ini mampu diketahui berasal dari pidato-pidato para pemimpin negara seperti Mohammad Hatta (1948), Kabinet Natsir (1950), Kabinet Sukiman (1951), & Kabinet Wilopo (1952). Dalam pidato itu ada yang udah mengatakan kata “bebas & aktif” tetapi juga ada yang belum. Namun senuanya membawa arti yang sama.

Berikut ini beberapa pengertian Politik luar negeri yang bebas & aktif ;
Menurut UU No. 37 Tahun 1999 mengenai Hubungan Luar Negeri, politik luar negeri adalah kebijaksanaan , sikap, & cara pemerintah RI yang diambil alih didalam melaksanakan interaksi internasional, & subjek hokum internasional lainnya didalam rangka hadapi persoalan internasional fungsi mencapai target nasional.
Menurut A. W. Wijaya merumuskan; bebas berati tidak terikat oleh satu ideology atau oleh satu politik negara asing atau blok negaraa tertentu, atau negara adikuasa (super power). Aktif artinya bersama dengan sumbangan realistis giat mengembangkan kebebasan persahabatan & kerja serupa internasional bersama dengan menghormati kedaulatan negara lain.
Menurut Mochtar kusumaatmaja merumuskan bebas aktif sebagai berikut; bebas artinya Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak cocok bersama dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan didalam Pancasila. Aktif artinya di didalam menggerakkan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif-reaktif atas kejadian-kejadian intenasionalnya melainkan bersifat aktif.
Politik Luar Negeri Indonesia
Dalam melaksanakan interaksi bersama dengan luar negeri atau bersama dengan bangsa lain Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri adalah wawasan internasional. Sehingga, politik luar negeri cenderung bersifat tetap, politik luar negeri juga mampu diambil kesimpulan sebagai pola perilaku, & kebijakan suatu negara berhubungan bersama dengan negara lain ataupun dunia internasional. Politik luar negeri diabdikan bagi kepentingan nasional lebih-lebih untuk kepentingan pembangunan di segala bidang serta turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, & keadilan sosial.
Asas politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak cocok bersama dengan kepribadian bangsa Indonesia. Aktif artinya tidak pasif atas kejadian-kejadian internasional melainkan aktif menggerakkan kebijakan luar negeri. Aktif didalam arti turut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi & keadilan sosial. Asas politik luar negeri Indonesia yang bebas & aktif dikemukakan pertama kali oleh Mohammad Hatta didalam keterangnnya didepan badan pekerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) pada 2 September 1948.

Politik luar negeri Indonesia tidak cuman bersifat bebas dan aktif juga membawa sifat-sifat berikut;
Mengabdi kepada kepentingan nasional & amanat penderitaan rakyat.
Anti imperialisme & kolonialisme didalam segala hal bentuk manifestasinya & turut serta mengatakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, & keadilan sosial.
Prinsip-prinsip Politik Luar Negeri Indonesia antara lain sebagai berikut;
Negara Indonesia menggerakkan politik damai.
Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional bersama dengan berpedoman pada piagam PBB.
Indonesia bersahabat bersama dengan segala bangsa atas dasar saling menghormati bersama dengan tidak mencampuri urusan pemerintahan didalam negeri negara lain
Pelaksanaan politik luar negeri menjadi tugas Kementerian Luar Negeri, disingkat Kemlu, (dahulu Departemen Luar Negeri, disingkat Deplu). Kementrian Luar Negeri adalah kementerian didalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan luar negeri. Untuk mewakili pemerintah Indonesia di suatu negara dibentuk Perwakilan Diplomatik. Perwakilan diplomatik adalah kedutaan besar Republik Indonesia & perutusan selalu Republik Indonesia yang melaksanakan kesibukan diplomatik di seluruh lokasi negara penerima / pada organisasi internasional untuk mewakili & memperjuangkan kepentingan bangsa, negara & pemerintah Republik Indonesia. Orang yang melaksanakan kesibukan diplomatik disebut diplomat/ duta besar.

Tugas utama seorang diplomat diantaranya;
Melindungi warga negaranya di negara daerah ia bertugas.
Memelihara & meningkatkan interaksi internasional bersama dengan perwakilan negara lain.
Mewakili negaranya untuk meningkatkan interaksi bilateral kedua negara.
1. Dasar Pertimbangan
Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan Indonesia dihadapkan pada kenyataan sejarah, yaitu munculnya dua kemampuan besar di dunia. Satu pihak Blok Barat (Amerika Serikat) & di pihak lain Blok Timur (Uni Soviet). Hal ini amat berpengaruh pada usaha-usaha bangsa Indonesia untuk menjalin interaksi atau kerja serupa demi kelangsungan hidup negara. Pengaruh lain adalah terdapatnya ancaman berasal dari Belanda yang mendambakan kembali menjajah bangsa Indonesia. Kondisi itulah yang sesudah itu menguatkan niat bangsa Indonesia untuk merumuskan politik luar negerinya.
Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil alih adalah pendirian untuk tidak menjadi objek didalam pertarungan politik internasional. Indonesia harus selalu menjadi subjek yang berhak pilih nasib sendiri & memperjuangkan target sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya.
Perjuangan harus dijalankan atas dasar keyakinan pada diri sendiri & kemauan untuk berjuang bersama dengan kemampuan sendiri lewat usaha menjalin interaksi baik bersama dengan negara-negara lain di dunia. Keterangan inilah yang sesudah itu menjadi dasar pertimbangan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas & aktif. Sudah mestinya seluruh warga selalu menjaga politik luar negeri bebas aktif agar tidak hanyut didalam arus pertentangan bebas.

2. Dasar-Dasar Politik Luar Negeri Indonesia
Pada dasarnya politik luar negeri Republik Indonesia tidak mengalami perubahan. Politik luar negeri bebas aktif selalu berdasarkan pada Pembukaan UUD 1945 & Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) 2004–2009. RPJM di antaranya sebagai berikut;
Menegaskan arah politik Indonesia yang bebas aktif & berorientasi pada kepentingan nasional.
Menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang, membantu perjuangan kemerdekaan bangsa.
Menolak penjajahan didalam segala bentuk.
Meningkatkan kemandirian bangsa & kerja serupa internasional bagi kesejahteraan rakyat.
Dengan udah disahkannya Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 mengenai Hubungan Luar Negeri 14 September 1999 maka pemerintah Indonesia didalam pelaksanaan politik luar negeri RI selalu merujuk pada ketentuan-ketentuan termaksud didalam UU tersebut.

Hal yang menjadi landasan bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut;
a. Landasan ideal / ideologis
Pancasila, sila kemanusiaan yang adil & beradab. Bahwa bangsa Indonesia mengakui seluruh manusia sebagai ciptaan Tuhan. Manusia yang membawa martabat yang sama, tanpa melihat asal-usul keturunan, menampik penindasan manusia atas manusia atau penghisapan oleh bangsa lain, menempatkan persatuan & kesatuan, menunjukkan bangsa Indonesia yang memiliki sifat bermusyawarah untuk mencapai mufakat & menunjukkan pandangan yang mendambakan terwujudnya keadilan sosial bersama dengan mengembangkan tingkah laku yang luhur, mencerminkan sikap & kondisi kekeluargaan.

b. Landasan Konstitusional / UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 alinea pertama yang menyatakan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa & oleh dikarenakan itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dikarenakan tidak cocok bersama dengan perikemanusian & perikeadilan.
Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat yang menunjukkan bahwa: “….ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ….”
Pasal-pasal UUD 1945;
Presiden bersama dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat & menunjukkan perang, menyebabkan perdamaian dan perjanjian bersama dengan negara lain (Pasal 11 ayat (1));
Presiden mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 ayat (1));
Dalam mengangkat duta, Presiden menyimak pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 13 ayat (2)); Presiden terima penempatan duta negara lain bersama dengan menyimak pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 13 ayat (3)).
c. Landasan Operasional
Undang-Undang No. 37 tahun 1999 mengenai Hubungan Luar Negeri;
Kebijakan presiden didalam bentuk ketetapan presiden;
Kebijakan menteri luar negeri yang membentuk ketetapan yang dibikin oleh menteri luar negeri.
3. Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia
Tujuan politik luar negeri setiap negara adalah mengabdi kepada target nasional negara itu sendiri. Tujuan nasional bangsa Indonesia dicantumkan didalam Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat yang menunjukkan ”…. memelihara segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial ….”

Menurut Drs. Moh. Hatta, target politik luar negeri Indonesia, antara lain sebagai berikut;
mempertahankan kemerdekaan bangsa dan memelihara keselamatan negara;
memperoleh barang-barang yang dibutuhkan berasal dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat;
meningkatkan perdamaian internasional;
meningkatkan persaudaraan bersama dengan seluruh bangsa.
Tujuan politik luar negeri tidak terlepas berasal dari interaksi luar negeri.
Hubungan luar negeri merupakan interaksi antarbangsa, baik regional maupun internasional, lewat kerja serupa bilateral ataupun multirateral yang bertujuan untuk kepentingan nasional.
Jika menyimak kenyataan itu maka upaya Indonesia untuk mencapai bermacam kepentingan nasionalnya di tingkat internasional harus ditopang bersama dengan pengerahan segenap potensi & sumber kekuatan yang ada untuk membantu seutuhnya pelaksanaan diplomasi / kerja serupa antarnegara. Hal itu harus diantisipasi oleh Indonesia lewat kebijakan & strategi politik luar negeri yang pas agar Indonesia mampu menarik fungsi maksimal didalam interaksi internasional itu.
Berikut ini beberapa antisipasi/upaya yang mampu dilakukan, antara lain sebagai berikut;
Dalam lingkup nasional, politik luar negeri Indonesia selalu bertujuan untuk memelihara keutuhan lokasi nasional, persatuan bangsa serta stabilitas nasional didalam hadapi persoalan di didalam negeri.
Dalam lingkup interaksi antardua negara (bilateral), Indonesia mengusahakan untuk memantapkan & meningkatkan interaksi bilateral bersama dengan negara-negara sahabat bersama dengan konsisten mempelajari kemungkinan pembinaan interaksi bilateral bersama dengan negara-negara yang dinilai berpotensi membantu upaya pencapaian kepentingan nasional Indonesia.
Dalam lingkup lokasi (regional), Indonesia amat membantu pemulihan perekonomian Asia Tenggara & akan berpartisipasi aktif didalam bermacam cara ASEAN & selalu memainkan kepemimpinan di ASEAN serta memelihara keselarasan sesama ASEAN.
Dalam lingkup dunia (internasional), Indonesia selalu menaruh harapan besar pada PBB & selalu meyakini keabsahan institusi ini. PBB adalah satu-satunya instansi internasional yang paling mampu didalam mengambil alih keputusan-keputusan penting yang bersifat mendunia.

Baca Juga :