Kaji Ulang Sistem Zonasi PPDB

By | September 17, 2019

Kaji Ulang Sistem Zonasi PPDB

Kaji Ulang Sistem Zonasi PPDB

Kaji Ulang Sistem Zonasi PPDB

Peraturan kemendikbud mengenai Pendaftaran Perserta Didik Baru (PPDB)

melalui sistem zonasi dinilai masih belum tepat sasaran. Pasalnya banyak keluhan mengenai pemerataan dalam peneriamaan siswa berdasarkan kuota dan poin. Keluhan ketidakadilan tersebut lantaran ada orang tua siswa yang merasa tidak adil dikarenakan anaknya tidak dapat kuota lantaran tergeser oleh peserta lain. Seperti yang terjadi pada penerimaan di SMA 1 Demak, orang tua siswa menilai prioritas sekolah lebih kepada siswa yang lebih dekat dengan sekolah dari pada siswa yang mendapatkan nilai ujian nasional yang lebih tinggi.

Direktur jenderal pendidikan dasar dan menengah Hamid Muhammad

menerangkan bahwa kebijakan zonasi tersebut merupakan upaya untuk menyediakan sekolah bagi siswa yang kurang mampu. Hamid menjelaskan sistem zonasi di terapkan agar siswa yang diterima oleh pihak sekolah dekat dengan domisilinya. Tapi sistem ini menemui berbagai masalah terutama masalah kuota dari luar sistem zona. Menurut sistem zonasi 90 persen dari siswa yang di terima dari dalam sistem zona sedangkan 10 persennya berada dalam luar zona. Hal ini menimbulkan masalah ketika banyaknya siswa yang mendaftar dari luar zona untuk masuk seleksi sekolah tertentu.

Walikota Tanggerang menggelar rapat bersama Kepala Dinas Pendidikan,

Kepala Bappeda, dan perwakilan Dinas Kominfo kota Tanggerang pada sabtu (8/07/2017). Dalam keputusan rapat tersebut, faktor zonasi tidak menjadi prioritas utama dengan mengedepankan faktor usia dan nilai/prestasi. Sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Daerah yang memyebutkan bahwa mekanisme PPDB diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini dilakukan karena kebutuhan setiap sekolah di setiap daerah berbeda, sistem zonasi yang dikeluarkan tidak serta merta menyelesaikan masalah ketimpangan/kesenjangan di tiap sekolah. Dindikbud kota Tanggerang juga telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengatasi siswa ‘titipan’. Pencegahan adanya siswa ‘titipan’ ini bertujuan untuk menjaga kuota dari penerimaan siswa terutama siswa ‘titipan’ dikalangan pejabat.

Menurut kepala Dispendik Jatim Saiful sistem zonasi akan di implementasikan di setiap kabupaten/kota yang akan dibagi menjadi beberapa wilayah di Jawa Timur. Contohnya saja kota Surabaya, melalui system zona kota Surabya dibagi mejadi empat zona yaitu, zona barat, timur, utara, dan selatan. Dari setiap zona tersebut Dispendik akan memberikan informasi terkait sebagai referensi/ rujukan untuk siswa mendaftar sekolah. Tapi ini tidak bisa menyelesaikan masalah sistem zonasi misalnya seorang siswa yang berprestasi di daerah pinggiran akan merasa terbatasi untuk melanjutkan prestasinya karena sistem pelayanan atau sarana prasarana yang ada masih terbatas. Sedangkan jika siswa tersebut bisa di terima di sekolah yang memiliki pelayanan mutu dan kualitas yang lebih baik maka siswa tersebut bisa melanjutkan bakatnya dan tidak merasa ‘tertahan’.

 

Baca Juga :