Tahun 2019, Dinas Pendidikan Bojonegoro Tak Rekrut Guru Honore

By | November 16, 2019

Tahun 2019, Dinas Pendidikan Bojonegoro Tak Rekrut Guru Honore

Tahun 2019, Dinas Pendidikan Bojonegoro Tak Rekrut Guru Honore

Tahun 2019, Dinas Pendidikan Bojonegoro Tak Rekrut Guru Honore

Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro pada 2019 ini tak lagi merekrut tenaga pengajar atau guru honorer

. Jumlah tenaga pengajar di lingkup Dinas Pendidikan Per Januari 2019 kebutuhannya sebanyak 6.705 orang guru Sekolah Dasar (SD).

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Kuzaeni mengatakan, dari kebutuhan guru sebanyak 6.705 orang, baru terpenuhi sebanyak 3.593 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, kekurangan tenaga pengajar itu diambilkan dari guru honorer yang sudah menerima tunjangan, sebanyak 3.625 orang.

“Jadi kekurangan guru itu sudah bisa tertutupi dari guru honorer yang sudah menerima tunjangan.

Sehingga tahun ini (2019) sudah tidak ada perekrutan guru lagi, termasuk GTT,” ujarnya di Kantor Pemkab Bojonegoro, Minggu (4/8/2019).
Baca Juga:

Kepala Madrasah Tsanawiyah Konsumsi Sabu
Mendikbud Targetkan Tahun Ini Gaji Guru Honorer Sesuai UMR
Demo PPDB: Ini Keluhan dan Protes Guru SMP Swasta
Honorer K2 Persoalkan Rekrutmen CPNS untuk Guru di Jatim
Mendikbud RI: 7000 Guru Akan Dapat Beasiswa Pendidikan

Rencana tidak adanya perekrutan guru pada tahun ini akan disosialisasikan kepada masing-masing kepada sekolah

. Termasuk adanya aturan baru bagi guru yang sudah PNS maupun honorer untuk penerapan 24 jam tatap muka. “Besok (Senin) ada sosialisasi, kalau tidak ada 24 jam tatap muka maka tidak bisa mendapat tunjangan,” terangnya.

Sebelumnya, Honorer Guru Tidak Tetap (GTT) K2 Kabupaten Bojonegoro menuntut untuk kenaikan tunjangan. Tuntutan tersebut setelah terbitnya surat edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro nomor 832.4/2219/412.201/2019 tertanggal 18 Juli 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi ASN Dinas Pendidikan.

Sekretaris Forum GTT K2 Bojonegoro, Warpian, mengatakan adanya surat edaran itu dinilai sangat menciderai asas keadilan bagi segenap honorer. Sebab, lanjut dia, beban kerja Honorer dengan tunjangan Kinerja yang diberikan dinilai masih jauh dari kata layak.

“Hal inilah, yang seharusnya tidak disamakan dengan pegawai Aparatur Negeri Sipil (ASN). Kita tahu yang termasuk pegawai ASN adalah PNS dan PPPK, sedang Honorer kategori Non PNS, harusnya penerapan ketentuan SPM tersebut ada pengecualinya bagi guru-pegawai dengan status honorer,” katanya.

 

Sumber :

https://danu-aji-s-school.teachable.com/blog/190508/internetistheplace