Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

By | April 15, 2020

Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

Dalam praktiknya kegiatan BPR adalah sebagai berikut :

  1. Menghimpun dana hanya dalam bentuk :
  • Simpanan Tabungan
  • Simpanan Deposito
  1. Menyalurkan dana dalam bentuk :
  • Kredit Investasi
  • Kredit Modal Kerja
  • Kredit Perdagangan

Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan BPR. Larangan ini meliputi hal­-hal sebagai berikut :

  • Menerima Simpanan Giro
  • Mengikuti Miring
  • Melakukan Kegiatan Valbta Asing
  • Melakukan kegiatan Perasuransian

Kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing

Bank-bank asing dan bank campuran yang bergerak di Indonesia adalah jelas bank umum. Kegiatan bank asing dan bank campuran, memiliki tugasnya sama dengan bank umum lainnya. Yang mem­bedakan kegiatannya dengan bank umum milik Indonesia adalah mereka lebih dikhususkan dalam bidang-bidang tertentu dan ada la­rangan tertentu pula dalam melakukan kegiatannya.

Adapun Kebijakan-kebijakan yang diambil Bank Indonesia yakni :

a. Kebijakan penguatan stabilitas moneter

BI mengarahkan suku bunga BI Rate yang konsisten dengan tingkat inflasi yakni 5% plus minus 1% di 2011. Dan terus mewaspadai tekanan
inflasi kedepan, sekaligus melakukan normalisasi atas beberapa kebijakan pada saat krisis. Kerbijakan tersebut mencakup:

  • Penerapan kembali saldo harian pinjaman luar negeri bank jangka pendek. (Rekening Vostro)
  • Pencabutan ketentuan penyediaan pasokan valas bagi perusahaan domestik

b. Kebijakan mendorong peran intermediasi perbankan

Ini ditujukan untuk mendorong perbankan lebih efisien dan transparan serta membuka financial inclusion. Kebijakan ini mencakup:

  • Penerapan standar operasi administrasi sekuritisasi KPR
  • Pemberlakuan kebijakan pengumuman suku bunga kredit ke masyarakat (prime lending rate)
  • ATMR bank umum yang lebih rendah untuk UMKM dan Ritel
  • Pengaturan, Perijinan dan Pengawasan Biro Kredit Swasta.

Adapun priogram inisiatif intermediasi meliputi:

  • Program BPD Regional Champion
  • Perluasan aksesfinancial inclusion

c. Kebijakan meningkatkan ketahanan perbankan.

Kebijakan ini dalam rangka menghadapi persaingan yang mengacu pada Good Corporate Governance. Kebijakan ini mencakup:

  • Penyempurnaan aturan fit and proper testbanker
  • Peningkatan fungsi kepatuhan Bank Umum
  • Perhitungan ATMR dengan pendekatan standar
  • Penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan aktivitas kerjasama dengan perusahaan asuransi (bancassurance).
  • Pengaturan penilaian kualitas aktiva bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah serta kualitas aktiva bagi bank pembiayaan rakyat syariah
  • Penyempurnaan aturan restrukturisasi pembiayaan bank syariah dan UUS (unit usaha syariah)
  • Penyempurnaan batas maksimum pembiayaan dana BPR

d. Penguatan kebijakan makro prudensial

Hal ini ditujukan untuk lebih memperkuat stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan Kebijakan ini mencakup:

  • Penyempurnaan ketentuan penggunaan informasi Rencana Bisnis Bank
  • Menaikkan rasio GWM Valas
  • Mengembalikan fasilitas FPJP ke kondisi normal

 

e. Peningkatan fungsi pengawasan

Ini diterapkan untuk meningkatkan evektifitas pengawasan khususnya early warning systemdan macroprudential supervision Kebijakan ini mencakup:

  • Penyempurnaan istem pengawasan bank berdasarkan risiko
  • Penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank (exit policy)
  • Penyempurnaan penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan risiko

Baca Juga :