TUGAS PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN

By | May 7, 2020

TUGAS PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN

TUGAS PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN

Sama seperti kepala negara

tugas dari kepala pemerintahan sudah diatur dalam undang-undang dasar sebagai pedoman tertulis yang telah disahkan oleh perwakilan masyarakat Indonesia. Beberapa tugas presiden sebagai kepala pemerintahan dalam perundang-undangan adalah sebagai berikut:

• Presiden memegang kekuasaan tertinggi pemerintahan Republik Indonesia (berdasarkan UUD 1945 pasal 4 ayat 1)

• Presiden menetapkan peraturan pemerintahan dalam berjalannya penerapan undang-undang sebagaimana mestinya (berdasarkan UUD 1945 pasal 5 ayat 2)

• Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri sebagai pembantu tugas presiden. (berdasarkan UUD 1945 pasal 17 ayat 2)

• Dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, undang-undang mengatur hubungan dan wewenang pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah tingkat provinsi, tingkat kota, maupun tingkat kabupaten. (berdasarkan UUD 1945 pasal 18b ayat 1)

• Melakukan pengaturan hubungan pelayanan umum, keuangan, pemanfaatan sumber daya alam serta sumber daya lainnya antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat secara adil selaras yang didasarkan pada undang-undang.(berdasarkan UUD 1945 pasal 20 ayat 4)

• Presiden mengajukan rancangan undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk kemudian dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta memperhatikan juga pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (berdasarkan UUD 1945 pasal 23 ayat 2)

• Presiden melakukan peresmian anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dalam pemilihanya juga memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (berdasarkan UUD 1945 ayat pasal 23F ayat 1)

• Presiden menetapkan Hakim Agung yang calonnya diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui oleh kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (berdasarkan UUD 1945 pasal 24a ayat 3)

• Presiden wajib mengangkat dan memberhentikan Anggota Yudisial dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (berdasarkan UUD 1945 pasal 24b ayat 3)

• Presiden wajib menetapkan sembilan orang anggota hakim Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden masing-masing tiga orang.(berdasarkan UUD 1945 pasal 24c ayat 3)

• Pemerintah yang dipimpin oleh presiden memiliki tanggung jawab melakukan perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia. (berdasarkan UUD 1945 pasal 28I ayat 4)

• Pemerintah wajib memastikan setiap warga negara Indonesia (WNI) mengikuti dan menyelesaikan pendidikan dasar (berdasarkan UUD 1945 pasal 31 ayat 2)

• Pemerintah wajib mengusahakan serta menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kemuliaan akhlak dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa (berdasarkan UUD 1945 pasal 31 ayat 3)

• Pemerintah wajib memajukan ilmu pengetahuan serta teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa yang bertujuan untuk kemajuan peradaban bangsa dan kesejahteraan masyarakat. (berdasarkan UUD 1945 pasal 31 ayat 5)


Sumber: https://www.tokomodemku.co.id/weather-timeline-apk/