Kebijakan Pendidikan di Brunei Darussalam

By | June 22, 2020

Kebijakan Pendidikan di Brunei Darussalam

Brunei Darussalam merupakan negara terkecil dari negara-negara anggota ASEAN, sehingga menjadikan negara ini memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) pekapita tertinggi kedua diantara negara-negara anggota ASEAN. Tentu hal tersebut juga berpengaruh pada perkembangan kualitas pendidikan di negara ini . Berdasarkan data dari Welle (2019) bahwa, Brunei Darussalam memiliki Indeks Pendidikan atau EDI sebesar 0,692, menempati posisi 30 pendidikan terbaik di dunia dan menempati posisi kedua pendidikan terbaik di Asia Tenggara. Majunya pendidikan di Brunei Darussalam didukung secara langsung oleh pemerintahnya. Semua biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah termasuk penginapan, makan, buku dan transportasi, sehingga tidak mengherankan jika pendidikan di Brunei Darussalam dapat berkembang secara pesat.  Brunei Darussalam saat ini memang sedang mengutamakan investasi dalam pembangunan dibidang pendidikan seperti diadakannya sistem pendidikan dengan tujuan untuk mengamankan masa depan rakyatnya dalam bidang ekonomi dan pengetahuan global. Disamping itu di negara ini juga telah banyak orang yang dapat berbicara menggunakan bahasa Inggris. Dibidang pendidikan negara ini juga terdapat aktor yang memiliki wewenang dalam mengelola pendidikan, yaitu oleh The Ministry of Education (MOE) atau Departemen Pendidikan yang mana memiliki tanggung jawab untuk mengelola sistem pendidikan, kecuali untuk sekolah yang berbasis agama, yang mengelola adalah The Ministry of Religious Affairs (MORA) atau disebut dengan Departemen Agama (Depag).

Sejak tahun 2009, Brunei Darussalam telah menerapkan Sistem Pendidikan Nasional baru untuk Abad 21 (Sistem Pendidikan Negara Abad ke-21, atau SPN21) yang mana dimaksudkan untuk mencapai visi nasional yang nantinya diwujudkan ditahun 2035, sehingga negara ini akan diakui secara luas dalam pencapaiannya mewujudkan banyak masyarakat yang berpendidikan tinggi dan memiliki keterampilan atau keahlian. Dengan begitu dapat meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi yang dinamis serta berkelanjutan dengan pendapatan per kapita yang tinggi pula. Selain itu, pada SNP21 ini terdapat kurikulum dan kerangka penilaian yang mana diterapkan secara progresif dengan memperkenalkan fokus baru dalam sistem sekolah yang berpusat pada peserta didik yang mana memiliki fungsi diantaranya: mendorong siswa untuk membangun kekuatan dan kemampuan mereka, mendorong peserta didik untuk mengejar bidang pelajaran sesuai dengan  minat belajarnya, dapat mengambil keuntungan dari banyak jalur melalui sistem sekolah dan pendidikan tinggi, serta untuk mengembangkan kapasitas pembelajaran seumur hidup. Disamping itu, para guru juga didukung untuk mengembangkan lebih banyak pendekatan yang  berbeda dengan silabus umum. Mereka juga terlibat dalam pengembangan program profesional yang mana dapat memungkinkan mereka dalam memanfaatkan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang lebih kreatif. Dalam implementasi SPN21 ini tidak semata-mata berfokus pada aspek kognitif pendidikan, namun juga berfokus pada peserta didik yang dapat mengerti dan menghargai nilai-nilai dan norma-norma yang ada di Brunei Darussalam sebagai Negara Islam dengan tradisi panjangnya sebagai negara monarki.

Struktur sekolah umum Brunei Darussalam menggunakan pola 6-5-2, yaitu enam tahun studi di sekolah dasar, lima tahun studi di sekolah menengah dan dua tahun studi pra-universitas. Menurut data yang diperoleh menyatakan bahwasanya rata-rata masyarakat yang melek huruf sangat tinggi dapat menyamahi bahkan mengalahkan rata-rata masyarakat yang melek huruf jika dibandingkan dengan rata-rata  regional United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

baca juga :