Kebijakan Pendidikan di Indonesia

By | June 22, 2020

Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan yaitu memiliki beribu-ribu pulau, jumlah pulaunya mencapai lebih dari 17.000 pulau, yang mana dengan kondisi demografi negara Indonesia yang seperti ini merupakan suatu tantangan bagi Indonesia dalam melakukan penyampaian sistem pendidikan yang komprehensif dan terintegrasi. Disamping itu tantangan yang lain yaitu terletak pada jumlah populasi penduduk Indonesia yang mana juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan penduduknya. Pada tahun 2011, populasi penduduk di Indonesia mencapai 237,67 juta jiwa yang terdiri dari 300 etnis dan 700 bahasa daerah. Tingkat PDB per kapita yang dimiliki mencapai US $ 3.563, sehingga Bank Dunia mengklasifikasikan sebagai ekonomi dengan pendapatan menengah.

Sistem pendidikan di Indonesia berdasarkan pada Pancasila yang merupakan dasar filosofi dari negara Indonesia. Tujuan dari sistem pendidikan nasional Indonesia yaitu untuk mengembangkan keterampilan, karakter, dan peradaban dengan meningkatkan intelektual dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan pada siswa seperti bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moral dan karakter yang baik, sehat jasmani dan rohani, berpengatahuan luas, kompeten, kreatif, dan mandiri serta bertindak sebagai layaknya warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Dapat dikatakan bahwa pendidikan tidak hanya berpusat pada pengembangan kognitif melainkan juga dalam mengembangkan moral sehingga dapat membangun indentitas bangsa.

Di Indonesia yang bertanggungjawab akan pendidikan yaitu Kementrian Pendidikan dan Budaya dan Kementrian Agama yang mana bertanggungjawab atas semua sekolah yang berkaitan dengan sekolah yang berbasis pendidikan Islam. Sedangkan untuk pendidikan non formal secara eksplisit diatur dalam konstitusi, sebab didalam sistem pendidikannya terdapat perbedaan antara pendidikan formal dan non formal. Pendidikan non formal berfumgsi sebagai sarana bagi masyarakat dalam menambah pendidikan formal sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pada siswa. Sejak tahun 2000 diberlakukannya Undang-Undang mengenai desentralisasi keuangan dan administrasi, pada tingkat provinsi dan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan sistem pendidikan. Otoritas pendidikan di daerah telah banyak mengambil alih peran dari Kemendikbud dalam membuat perencanaan, penyampaian, dan evaluasi program pendidikan.

sumber :

DEAD TARGET 2 v1.2.168 Apk + Mod + Data for android