Sistem pengupahan yang ada di Indonesia

By | June 25, 2020

Sistem pengupahan yang ada di Indonesia

Kebijakan mengenai upah minimum telah lama menjadi isu yang krusial dalam dunia perburuhan, ketika berbicara dunia perburuhan maka salah satu diskursus yang penting untuk terus dikaji dan diangkat ke permukaan adalah perihal upah atau pengupahan. Upah minimum merupakan suatu mekanisme dalam sistem pengupahan yang ada di Indonesia.

Kebijakan mengenai upah minimum ini menyasar terhadap pemenuhan kebutuhan hidup minimum dari pekerja dan keluarganya. Di Indonesia, kebijakan upah minimum sendiri diterapkan pertama kali pada awal tahun 1970-an. Namun, perhatian lebih atas pelaksanaan kebijakan ini baru mulai pada akhir 1980-an. [3]

Upah minimum sendiri diartikan sebagai upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.[4]Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, upah minimum dapat ditetapkan secara regional, sektoral regional, ataupun subsektoral, meskipun kini baru perihal upah minimum regional saja yang dimiliki oleh setiap daerah. [5]Hingga kini pengaturan mengenai upah minimum sekiranya sudah lebih diatur dalam dua kerangka pengaturan, yakni UU Ketenagakerjaan dan lebih lanjut juga diatur dalam PP Pengupahan.

  1. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas, diketahui bahwa perihal pengupahan merupakan isu yang krusial untuk dibahas, selain banyak permasalahan yang terjadi dalam praktiknya. Membahas pengupahan tentu tidak lepas dengan pembahasan mengenai perlindungan terhadap hubungan hukum antara pekerja dengan pemberi kerja, dalam hal ini lebih mengarah pada pekerja. Dalam hal perlindungan terhadap pekerja, aktor pemberi perlindungan adalah pemberi kerja dan pemerintah. Pemerintah secara tidak langsung memberikan perlindungan kepada para pekerja melalui kebijakan-kebijakannya dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemberi kerja merupakan pemberi perlindungan yang sifatnya langsung kepada pekerja dengan menjalankan kebijakan pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berangkat dari hal tersebut, maka penelitian ini akan terlebih dahulu dilakukan untuk membongkar mengenai hal-hal apa saja yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan PP nomor 78 tahun 2015 mengenai pengupahan sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap pekerja.

Tidak berhenti pada hal-hal apa yang diatur pemerintah terkait pengupahan, namun pengupahan juga seharusnya diberikan secara proporsional atas pekerjaan dan/atau jasa yang telah dikerjakan oleh pekerja. Sehingga penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dalam UU Ketenagakerjaan dan PP nomor 78 tahun 2015 mengenai indikator dalam penghitungan dan penetapan upah minimum bagi pekerja.

  1. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang dan rumusan masalah, maka setidaknya penelitian ini dilakukan untuk:

  1. Membandingkan indikator penghitungan upah minimum di Indonesia dalam UU Ketenagakerjaan dan PP Pengupahan;
  2. Mengetahui kelebihan dan kekurangan dari kebijakan penghitungan upah minimum dalam UU Ketenagakerjaan dan PP Pengupahan;
  3. Mengetahui efektifitas indikator penghitungan upah minimum daam UU Ketenagakerjaan dan PP Pengupahan berdasarkan pendapat para pihak dari lintas sektoral (relasi tripartid, yaitu pemerintah—pekerja kerja/pengusaha—pekerja/serikat pekerja).