Diwan Al-Mazhalim

By | July 8, 2020

Diwan Al-Mazhalim

Pengadilan Mazhalim pada mulanya di zaman Raja ‘Abd al-‘Aziz merupakan tanggapan terhadap keluhan masyarakat tentang ketidakadilan yang diterima rakyat. Ketika keluhan masyarakat semakin banyak dan jenisnya juga semakin beragam, akhirnya pada tanggal 12.6.1373H/1954M dibentuk sebuah badan resmi negara dengan nama Diwan al-Mazhalim langsung di bawah Kantor Perdana Menteri. Badan inilah yang menangani keluhan masyarakat secara profesional. Keluhan yang ditangani termasuk kesalahan yang dilakukan oleh para hakim, pejabat pemerintah dan kontrak-kontrak yang dilakukan warga negara yang melibatkan pihak asing atau lembaga pemerintah. Lembaga ini juga menangani keluhan masalah distribusi barang-barang, perwakilan-perwakilan perdagangan, sengketa maritim dan semua sengketa perdagangan selain bank.

Kewenangan lembaga ini semakin berkembang menjadi tiga divisi, yaitu administratif, perdagangan dan pidana. Di sini juga terdapat sebuah Panel Audit berfungsi sebagai peradilan banding. Keluhan disampaikan kepada Ketua Dewan yang selanjutnya akan membentuk sebuah tim panel yang akan membicarakan kasus tersebut dan salah seorang anggotanya harus pengacara atau ahli hukum. Putusan biasanya diambil dengan suara terbanyak beberapa minggu setelah keluhan disampaikan. Tim dapat menolak keluhan tersebut atau mengabulkannya. Bila putusan telah diambil, keberatan hanya dapat diajukan ke Kabinet atau Dewan Menteri. Pemohon mengajukan keberatannya ke Kantor Raja atau Kantor Putera Mahkota, yang kemudian meneruskannya ke Kantor Hukum Raja atau Putera Mahkota. Selanjutnya jawaban akan diberikan kepada Diwan al-Mazhalim. Bila putusan telah ditandatangani oleh Raja, maka putusan tersebut bersifat final. Berbeda dengan putusan Peradilan Syar’iyyah, maka putusan Panel Audit dalam bidang hukum administrasi dapat menjadi preseden bagi Diwan al-Mazhalim.

Salah satu fungsi penting Diwan al-Mazhalim adalah melaksanakan putusan lembaga luar negeri baik peradilan maupun arbitrase. Permohonan dengan melampirkan putusan yang sudah dilegalisasi disampaikan melalui Kantor Hukum Menteri Luar Negeri yang selanjutnya menyampaikan kepada Diwan.

Reformasi Bidang Peradilan

Raja ‘Abdullah bin ‘Abd al-‘Aziz pada tanggal 1 Oktober 2007 menerbitkan Royal Order (Titah Raja) tentang pembaharuan peradilan. Khususnya berkaitan dengan peradila syar’iyyah dan diwan al-mazhalim.

Berdasarkan aturan baru ini, maka hirarki Pengadilan Syari’at menjadi tiga tingkat.

  1. Pengadilan Tinggi sebagai Mahkamah Agung.
  2. Pengadilan Tingkat Banding yang terdiri dari:
  3. Pengadilan Perdata,
  4. Pengadilan Pidana,
  5. Pengadilan Hukum Keluarga,
  6. Pengadilan Perdagangan, dan
  7. Pengadilan Perburuhan.
  8. Ketiga adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang terdiri dari:
  9. Pengadilan Umum,
  10. Pengadilan Pidana,
  11. Pengadilan Hukum Keluarga,
  12. Pengadilan Perdagangan, dan
  13. Pengadilan Perburuhan.

Sementara itu, sesuai aturan baru Pengadilan Diwan al-Mazhalim berubah menjadi Badan Peradilan Administratif yang mempunyai hirarki mirip dengan hirarki Pengadilan Syari’at yang terdiri dari :

  1. Pengadilan Tinggi Administratif,
  2. Pengadilan Banding Administrasi, terdiri dari :
  3. Bidang Pendisiplinan,
  4. Bidang Administratif,
  5. Bidang Subsider, dan
  6. Bidang Spesialisasi yang lain.
  7. Pengadilan Tingkat Pertama Administratif, terdiri dari :
  8. Bidang Pendisiplinan,
  9. Bidang Administratif,
  10. Bidang Subsider, dan
  11. Bidang Spesialisasi yang lain.

Sumber: https://carbomark.org/