Peradilan Saudi Arabia

By | July 8, 2020

Peradilan Saudi Arabia

Prinsip, Tingkatan dan  Wewenang Peradilan

Undang-Undang Peradilan kerajaan Saudi Arabia menyebutkan beberapa prinsip penyelenggaraan peradilan yaitu :

  1. Sederhana, mudah, dan segera memutuskan hakim.
  2. Bersih, adil, dan tidak membeda-bedakan kedudukan manusia dihadapan peradilan.
  3. Independen, terlepas dari tekanan kekuasaan eksekutif dan legislatif.
  4. Para hakim tidak memberlakukan hukum selain syariat Islam.

Pada masa Kerajaan Saudi Arabia dipimpin Raja Faisal, dibentuk kementerian Kehakiman pada tahun 1962 dan mengangkat Menteri Kehakiman pada tahun 1970. Sejak itu, urusan peradilan langsung di bawah kementerian kehakiman, sementara kelembagaan peradilan terus dikembangkan sesuai dengan visi kerajaan yang didasarkan atas landasan Islam yang berbunyi “ Kerajaan berdasarkan Islam dan berpedoman pada syariat Islam dan mazhab yang dipilih sebagai mazhab resmi negara adalah Hanbali “.

Lembaga peradilan di Saudi Arabia menganut sitem hukum ganda yang terdiri atas 2 jenis yaitu :

  1. Peradilan berdiri sendiri, yaitu peradilan yang bersifat adminsitratif. Peradilan ini tidak secara khusus berdasarkan syariat Islam, tetapi dirancang agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dengan memperhatikan dan mengambil syariat secara umum. Peradilan ini terdiri dari 11 lembaga peradilan yaitu :

Ø  Diwan al-Mazhalim (Dewan Ketidakadilan).

Ø  Hai’ah Muhakamah al-Wuzara’ (Lembaga Peradilan Kabinet).

Ø  Al-Hai’at al-Mukhtashshah bi Ta’dib al-Muwazhzhafin (Lembaga Khusus Pendisiplinan Pegawai).

Ø  Lajnah Qadhaya at-Tazwir (Komite Perkara-Perkara Pemalsuan).

Ø  Hai’ah Hasm an-Niza’at at-Tijariyyah (Lembaga Penyelesaian Sengketa Dagang).

Ø  Al-Lujan al-Markaziyyah liqadhaya al-Ghisy at-Tijari (Komite Pusat Perkara-Perkara Penipuan Dagang).

Ø  Al-Ghuraf at-Tijariyyah wa ash-Shina’iyyah (Kamar Dagang dan Industri).

Ø  Al-Mahkamah at-Tijariyyah (Peradilan Perdagangan).

Ø  Lajnah Taswiyah Qadhaya al-‘Ummal (Komite Penyelesaian Perkara Buruh),

Ø  Al-Majalis at-Ta’dibiyyah al-‘Askariyyah (Majelis Pendisiplinan Militer).

Ø  Al-Majalis at-Ta’dibiyyah li al-Amn ad-Dakhili (Majelis Pendisiplinan Keamanan Dalam Negeri).

  1. Peradilan Syar’iyyah (Peradilan Syariat Islam), yaitu peradilan yang sepenuhnya berdasarkan Syariat. Peradilan Syar’iyyah terdiri atas 4 tingkatan peradilan yaitu :

Ø  Majelis al-Qadha al-A’la (Mahkamah Agung). Secara admisnistratif, berwenang mengangkat, mengatur kenaikan pangkat, pemindahan, dan pengaturan cuti para hakim. Secara yuridis, berwenang meninjau ulang putusan-putusan peradilan yang lebih rendah tingkatannya.

Ø  Mahkamah al-Tamyiz (Peradilan Tingkat Banding), berwenang meninjau ulang putusan perdata dan pidana yang diputuskan hakim yang tingkatannya lebih rendah.

Ø  Al-Mahakim al-Ammah (Pengadilan Biasa), berwenang mengadili segala macam perkara.

Ø  Al-Mahakim al-Juz’iyah (Pengadilan Segera), berwenang mengadili perkara-perkara ringan.

 

Sumber: https://multiply.co.id/