Strategi Menghadapi Ancaman Militer

By | July 18, 2020

Strategi Menghadapi Ancaman Militer

Menurut pasal 30 ayat 2 UUD 1945, dalam menghadapi berbagai macam ancaman militer, Indonesia melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Penyelenggaraan Sishankamrata didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban seluruh warga negaraserta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.

Ciri sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta :

  1. Kerakyatan, yaitu hankam negara diabdikan oleh dan untuk rakyat.
  2. Kesemestaan, yaitu sumber daya nasional digunakan semaksimal mungkin sebagai upaya pertahanan.
  3. Kewilayahan, yaitu melaksanakan di seluruh wilayah NKRI sesuai kondisi geografis sebagai negara kepulauan.

Dalam mengahadapi ancaman militer, disiapkan komponen utama untuk melaksanakan Operasi Militer dalam Perang (OMP) dan komponen cadangan dilaksanakan sebagai pengganda komponen utama bila diperlukan, melalui proses mobilisasi/demobilisasi. Selagi komponen pertahanan siap dikerahkan, namun setiap bentuk perselisihan diutamakan melalui jalan damai terlebih dahulu. Penggunaan kekuatan pertahanan hanya dilaksanakan apabila cara damai tidak berhasil.

Berikut adalah beberapa ancaman militer yang saat ini terjadi dan pernah terjadi di Indonesia:

  1. Saat ini, TNI terpecah menjadi beberapa kubu sehingga memungkinkan perang saudara antar TNI yang berkelanjutan yang dapat membuat integrasi Indonesia terancam.
  2. 19 Desember 1948 : Agresi militer Belanda II di kota Yogyakarta yang saat itu masih ibu kota Indonesia.
  3. 4 Desember 2011 : kekerasan bersenjata di Nanggroe Aceh Darussalam
  4. 24 dan 25 Februari 2007 terjadi pelanggaran wilayah yang dilakukan Malaysia terhadap Indonesia yang berlokasi di Ambalat yaitu terletak di laut Sulawesi
  1. Strategi Menghadapi Ancaman Nir Militer
  2. Strategi dalam menghadapi ancaman di bidang ideology

 Strategi menghadapi ancaman ini dihadapi dengan konsep pertahanan berlapis berikut:

1)      Lapisan terdepan dalam konsep penanganannya terdiri atas unsur  pertahanan nir-militer, yakni kementrian atau lembaga pemerintah non-kementrian yang membidangi ideologi.

2)      Unsur pemerintah yang membidangi politik dalam dan luar negeri mengerahkan seluruh istrumen pemerintahan untuk menangkal pihak lain yang mengancam ideologi Pancasila.

3)      Unsur pemerintah yang membidangi informasi mempercepat gerakan untuk melakukan operasi informasi imbangan sehingga masyarakat dapat menangkal berbagai pengaruh asing yang mengancam ideologi.

4)      Unsur pemerintah yang membidangi pendidikan melaksanakan proses pembelajaran dan kesadaran akan ideologi Pancasila secara bertingkat dan berlanjut.

5)      Unsur pemerintah yang membidangi agama memberdayakan para pemimpin agama untuk membangun kerjasama dengan pemerintah demi membetengi masyarakat dari penetrasi ideologi asing.

6)      Peran lapis pertahanan militer seperti program pelaksanaan bakti TNI.

Sumber: https://veragibbons.com/alasan-bisnis-tidak-bisa-lepas-dari-ancaman-siber/