Politik Hampa Nurani: Luka Korupsi di Jantung Kekuasaan
Politik, pada hakikatnya, adalah seni mengelola negara demi kesejahteraan bersama. Namun, seringkali kita menyaksikan realitas pahit di mana politik bergeser dari amanah mulianya menjadi arena perebutan kekayaan dan kekuasaan pribadi. Ketika ini terjadi, politik tak lagi soal rakyat, melainkan soal kepentingan segelintir elite.
Studi kasus korupsi di pemerintahan adalah cermin nyata pergeseran ini. Jabatan yang seharusnya diemban dengan integritas untuk melayani, justru dimanfaatkan sebagai kendaraan akumulasi harta. Anggaran negara, yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan, justru diselewengkan untuk memperkaya oknum. Ini bukan lagi soal kebijakan publik, melainkan kalkulasi keuntungan pribadi di atas penderitaan kolektif.
Dampak dari politik hampa nurani ini sangat fundamental. Kepercayaan publik terhadap institusi negara terkikis habis. Kesenjangan sosial melebar, karena sumber daya yang seharusnya merata justru mengalir ke kantong segelintir elite. Program-program pro-rakyat mandek, pembangunan terhambat, dan pada akhirnya, yang paling menderita adalah masyarakat itu sendiri, terutama kelompok rentan.
Untuk mengembalikan politik pada khitahnya, dibutuhkan lebih dari sekadar retorika. Diperlukan peran aktif masyarakat dalam mengawasi, penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu, serta komitmen para pemimpin untuk memegang teguh integritas dan akuntabilitas. Hanya dengan begitu, politik dapat kembali menjadi alat perjuangan demi kesejahteraan rakyat, bukan sarana pengkhianatan amanah.
