PBB: Kompas di Lautan Geopolitik
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang didirikan pasca Perang Dunia II, adalah simbol kolektifitas harapan umat manusia untuk perdamaian dan kerjasama. Namun, perannya dalam politik global jauh lebih kompleks dari sekadar idealisme. PBB adalah arena sekaligus instrumen, tempat di mana cita-cita global bertemu dengan realitas geopolitik yang seringkali keras.
Sebagai forum diplomasi terbesar, PBB menjadi panggung bagi dialog antarnegara, mulai dari isu keamanan, hak asasi manusia, hingga pembangunan. Namun, politik global seringkali didominasi oleh kepentingan nasional dan dinamika kekuatan. Ini paling terlihat di Dewan Keamanan, di mana hak veto oleh lima anggota tetap dapat melumpuhkan tindakan kolektif, mencerminkan ketegangan antara kedaulatan negara dan kebutuhan akan respons global.
Meski begitu, peran PBB tidak dapat diremehkan. PBB adalah tulang punggung operasi penjaga perdamaian, penyedia bantuan kemanusiaan global terbesar, serta motor di balik pengembangan hukum internasional dan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs). Ia menyediakan kerangka kerja bagi negara-negara untuk mengatasi isu-isu lintas batas seperti perubahan iklim, pandemi, dan hak asasi manusia, yang mustahil ditangani sendiri.
PBB bukanlah lembaga tanpa cela; ia sering dikritik karena birokrasi, inefisiensi, atau ketidakmampuannya mencegah konflik besar. Namun, dalam dunia yang semakin saling terhubung namun rentan, keberadaan PBB sebagai forum universal tetap krusial. Ia adalah kompas yang, meski terkadang bergetar karena badai politik, tetap mencoba menunjuk arah menuju tatanan global yang lebih stabil dan adil. Masa depannya bergantung pada komitmen negara-negara anggotanya untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tanggung jawab kolektif.
